Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menggelar reses maraton di 12 titik di Kabupaten Lampung Tengah sejak 23 Juli hingga 1 Agustus 2025.

Reses tahap III ini dilakukan di enam kecamatan, mulai dari Sendang Agung, Pubian, Padang Ratu, Bangun Rejo, Gunungsugih, hingga Bandar Mataram.

Kegiatan ini tak hanya menyerap aspirasi, namun juga menyalurkan langsung Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi kepada ribuan siswa.

Total sebanyak 25.363 siswa dari SD, SMP, SMA, hingga SMK menerima manfaat program ini, dengan nilai total mencapai Rp19,2 miliar.

“Alhamdulillah tahun ini saya bisa mengawal dan mengusulkan PIP Aspirasi melalui Anggota Fraksi PKB di Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi dan atas perintah Ibu Chusnunia selaku Ketua DPW PKB,” ungkap Munir.

Di hadapan masyarakat, Munir mewanti-wanti agar bantuan ini digunakan sesuai peruntukannya.

“Ini bantuan pendidikan, mohon jangan dipakai untuk beli lipstik atau skincare,” candanya saat reses di Desa Bangun Rejo.

Ia juga meminta kepala sekolah, operator sekolah, hingga bhabinkamtibmas ikut mengawal agar tidak terjadi pungutan liar.

“Kalau ada oknum pungli, segera laporkan ke aparat. Jangan sampai kerja keras ini tercemar ulah segelintir orang,” tegasnya.

Dalam reses ini, Munir juga memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi. Tahun 2025, Lampung Tengah memperoleh 10 dari 52 ruas jalan provinsi yang diperjuangkan, dengan total anggaran Rp97,2 miliar.

“Lampung Tengah mendapatkan alokasi terbanyak. Ini adalah hasil perjuangan kolektif agar infrastruktur kita semakin merata,” ujar Munir.

Tak hanya itu, Munir juga mendorong agar orang tua aktif mendukung anak-anaknya yang ingin kuliah melalui program KIP Kuliah. Ia menyampaikan bahwa beasiswa tersebut menanggung 100 persen biaya kuliah dan uang saku bulanan.

“Jika anak Ibu rajin dan punya semangat kuliah tapi terkendala biaya, tidak ada alasan untuk menyerah. Hubungi staf saya, akan saya kawal sampai dapat,” ujarnya. Tahun ini, tujuh mahasiswa dari Lampung Tengah telah berhasil mendapatkan program tersebut.

Saat kunjungan ke SP 2 Way Terusan, Munir disambut keluhan warga soal belum definitifnya status desa meski sudah hampir tiga dekade sejak program transmigrasi. Akses listrik pun baru mengalir tahun 2023.

“Saya akan perjuangkan agar wilayah ini segera definitif menjadi desa. Tapi warga juga harus kompak dan tidak mudah dipecah belah,” ujarnya.

Munir, yang juga mantan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan aktivis PMII, menilai ada masalah mendasar terkait pembangunan di Lampung, khususnya soal ketimpangan antara panjang jalan dan kemampuan keuangan daerah.

“Jalan kita panjang, tapi uang kita terbatas. Solusinya: naikkan PAD, utamanya dari sektor PKB,” kata dia.

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Lampung memperpanjang program pemutihan pajak PKB hingga 31 Oktober 2025 dan meminta masyarakat memanfaatkannya.

“Kita minta Pemprov prioritaskan belanja publik di APBD 2026 agar uang dari PKB bisa digunakan 100 persen untuk jalan,” tegasnya.

Dalam kesempatan reses di Desa Purwosari, Munir mengapresiasi Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya atas pembangunan jalan Purwosari-Poncowarno.

“Alhamdulillah, berkat perjuangan bersama dan kepedulian Mas Ardito, jalan ini akhirnya dibangun juga,” katanya.

Munir menilai Desa Purwosari layak mendapat perhatian khusus karena memiliki pondok pesantren tertua di Lampung yang setiap tahun dikunjungi puluhan ribu orang dari seluruh Indonesia.

“Dengan kontribusi ekonomi dan sosial sebesar itu, sudah semestinya desa ini diperlakukan istimewa oleh pemerintah,” pungkasnya.