Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Yozi Rizal, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menjadi keluhan utama masyarakat saat melaksanakan reses di 12 titik wilayah Kabupaten Way Kanan. Fokus utamanya tertuju pada Kecamatan Banjit, Umpu Semenguk, Way Tuba, dan Gunung Labuhan.

Menurut Yozi Rizal, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi isu yang paling mengemuka di tengah masyarakat. Masalah ini tidak hanya terbatas pada jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi juga mencakup jalan kabupaten dan nasional.

“Masyarakat mendesak agar perbaikan jalan segera dilakukan, karena kondisi yang buruk telah menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga,” ujar anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung itu.

Selain itu, ia juga menyampaikan keresahan petani terkait harga komoditas pertanian yang fluktuatif. Ketidakpastian harga ini membuat petani ragu dalam menentukan strategi produksi dan panen.

“Di sinilah seharusnya negara hadir memberikan kepastian. Pemerintah harus mampu menciptakan stabilitas harga melalui kebijakan yang berpihak pada petani,” tegasnya.

Dalam dialog dengan masyarakat, Yozi Rizal juga menanggapi isu terkait program makan bergizi gratis (MBG). Beberapa ibu rumah tangga menyampaikan bahwa mereka tidak terlalu membutuhkan program tersebut.

Menurut mereka, kebutuhan mendesak saat ini adalah akses terhadap pendidikan berkualitas. “Masyarakat merasa bahwa tanggung jawab memberikan makan anak adalah bagian dari perencanaan keluarga, sedangkan yang mereka harapkan dari negara adalah dukungan pendidikan yang layak,” ungkapnya.

Masalah ketersediaan dan kualitas pupuk subsidi juga menjadi sorotan. Selain sulit diakses, pupuk yang tersedia pun diduga tidak memenuhi standar.

“Ada keluhan bahwa pupuk subsidi yang diterima justru tidak memberikan hasil optimal karena diduga oplosan. Ini harus menjadi perhatian serius,” imbuhnya.

Menutup keterangannya, Yozi Rizal juga menyoroti kerusakan jalan nasional yang disebabkan oleh kendaraan over dimension over load (ODOL), terutama pengangkut batubara dan semen.

Ia berharap alokasi anggaran Dinas Bina Marga yang mulai stabil pada 2025 dapat dimaksimalkan. “Kita perlu mencari solusi pembiayaan kreatif agar pembangunan infrastruktur tidak stagnan. Upaya kita harus tetap selaras dengan kebutuhan rakyat,” pungkasnya.(Raw)